Adakah Pejabat Hari Ini yang Tak Menerima Hadiah?

0
Source: harianwartanasional.com

Hadiah merupakan suatu penghargaan atau bentuk suka cita yang diberikan kepada seseorang dengan berbagai alasan dan maksud tertentu. Siswa yang berprestasi misalnya, sudah sewajarnya ia menerima hadiah sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan apa yang telah dicapainya. Contoh lain adalah hari ulang tahun. Seseorang lazimnya akan mendapatkan hadiah ulang tahun dari segelintir orang yang merasa dekat dengannya.

Lantas bagaimana dengan pejabat pemerintah? Adakah pejabat hari ini yang tak menerima hadiah? Kita sering melihat realita di lapangan, semakin tinggi kedudukan pejabat dalam sistem pemerintahan, semakin banyak pula hadiah yang ia dapatkan dari beragai oknum. Misal, bila seorang Kepala Dinas mengadakan pesta pernikahan anaknya, akan banyak pihak tertentu khususnya pejabat-pejabat dinas lain yang menyumbangkan berbagai keperluan atau hadiah untuk menyukseskan acara pernikahan. Padahal, secara finansial, sekaliber Kepala Dinas sudah memiliki dana yang cukup tanpa bantuan dari embel-embel lainnya.

Perlu diketahui, kasus pejabat seperti diatas,  ternyata sangat dilarang dalam Islam. Hal itu juga berlaku pada bentuk sumbangan atau hadiah apapun yang ditujukan kepada setiap elemen dalam pemerintahan termasuk para PNS. Mengapa demikian?

Dalam sebuah hadis yang artinya;

“Diceritakan dari Abu Yamin telah mengabarkan kepadaku dari Syu’aib dari Zuhriy berkata: Urwah telah mengabarkan kepadaku dari Abu Humaid As- sa’idi ra bahwasanya dia memberi kabar bahwa Rasulullah SAW mengangkat seorang aamil atau pegawai untuk menerima shadaqah/ zakat, kemudian sesudah selesai ia datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasulullah ini untukmu dan ini hadiah yang diberikan orang kepadaku, maka Nabi SAW bersabda kepadanya: mengapakah engkau tidak duduk saja dirumah ayah atau ibu untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak? Kemudian rasulullah berdiri pada sore hari sesudah shalat lalu beliau membaca tasyahud dan memuji Allah SWT  yang sudah selayaknya disandangNya kemudian bersabda: : Ammaba’du, mengapakah seorang amil yang diserahi amal, kemudian ia datang lalu berkata: ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk saja dirumah ayah atau ibunya untuk mengetahui Apakah diberi hadiah atau tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad ditangan-Nya, tiada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi) melainkan ia akan menghadap dihari kiamat memikul diatas lehernya, jika berupa unta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembek, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Hamid berkata: kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat kedua ketiaknya. Berkata Abu Humaid, benar saya mendengar hal itu bersama Zaid bin Tsabit dari Nabi SAW. Maka tanyalah kepada Zaid bin Tsabit.”

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa seorang pejabat secara tegas dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun bahkan dari siapapun. Hal ini mengindikasikan adanya ‘suap’ secara terselubung. Sebab, menurut hadis diatas, tidak mungkin seseorang akan menerima hadiah jika ia hanya duduk di rumah tanpa memiliki setatus jabatan apapun.

Contoh sederhana, anda selaku mahasiswa, ditunjuk oleh ‘Pembantu Dekan III (PD-III)’ sebagai nama yang berhak menerima beasiswa Rp. 5 Juta misalnya. Ketika dana cair ke tangan anda, anda secara sukarela ingin memberikan 1 Juta Rupiah kepada PD-III sebagai bentuk terima kasih. Anda tidak berniat menyuapnya. Anda merasa ikhlas dan menganggap itu adalah hadiah cuma-cuma dari anda karena anda sudah dipilih.

Ternyata, dibalik itu akan ada ‘suap terselubung’ dimasa mendatang akibat hadiah yang anda berikan. PD-III akan berfikir, “Seandainya sepolan saya tunjuk untuk memperoleh beasiswa lagi, saya akan dapat bagian seperti sebelumnya.”

Secara tidak langsung ternyata pola suap menyuap seperti diatas akan terjadi tanpa direncana. Hal ini lah menjadi alasan kuat mengapa Islam melarang pejabat pemerintah menerima hadiah. Konon lagi mereka yang secara sengaja bermain suap dengan anggaran dan dana pemerintah, tentu sangat celaka dan diharamkan. Solusinya, jika para pejabat diberikan hadiah mereka bisa menolaknya atau mengambil hadiah tersebut untuk diserahkan kepada keuangan negara. Karena sejatinya, hadiah tersebut adalah milik negara.