Antara PNS dan Wirausaha

0
Source:


Dunia semakin berkembang, tidak hanya kuantitas manusia melainkan juga disertai oleh kualitas pemikiran dan ide-ide kreatif didalamnya. Seiring bergulirnya waktu, dimasa dimana IPTEK dan zaman semakin maju tentu persaingan semakin kuat dan ketat. Seseorang harus bersaing dengan ratusan bahkan terkadang ribuan hanya untuk memperebutkan satu kursi kosong, PNS.

Pegawai Negri Sipil atau yang kerap disingkat PNS tersebut seolah sudah mendarah daging di Indonesia sebagai target utama peminat pekerjaan. Mulai dari seorang lulusan sarjanawan hingga syarat pelamar anakpun sering dikaitkan dengan status ke-PNS-an. Hal ini seharusnya menjadi tema penting, apakah PNS begitu menjamin kebahagian dan kemasalahatan suatu masyarakat atau justru merupakan wahana adu gengsi..?

Sejarah telah menjadi bukti. Tidak sedikit seorang pelamar jauh-jauh datang dari luar daerah hanya untuk berkesempatan melingkarkan dawai pena di LJK terkait PNS. Hebohnya, terkadang peminat dan peluang sungguh sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, seseorang harus bersaing dengan ribuan orang yang memenuhi stadion bola. Honor yang terbatas, dan ada juga yang rela mengabdi bertahun-tahun lamanya menghabiskan waktu dan saku pribadi. Semua itu tetap berkelanjut, mulai dari orang dalam, uang hingga dukunpun terkadang dilibatkan guna memperoleh pekerjaan berbaju hijau/kuning tersebut.

Diberbagai Dinas misalnya, banyak alumni SMA yang lebih memilih mengabdi bertahun-tahun menunggu pemutihan. Jika dianalisa lebih teliti, sejatinya biaya pengabdian seperti seragam, transport dan lain-lain perharinya terkadang jauh lebih besar dibandingkan ia memulai karirnya untuk berwirausaha. Jangankan diangkat menjadi PNS, mencapai level honor saja butuh kesabaran exstra dan kekomitmenan yang tidak bisa dibilang singkat.

Tuhan tidak menciptakan PNS sebagai satu-satunya pekerjaan. Masih banyak rezeki yang  ditaburkan-Nya dimuka bumi dengan beragam cara dan jalan. Berwirausaha misalnya, seperti boga, jasa, perdagangan, industri dan masih banyak kreatifitas-kreatifitas lainnya. Ini tentu bisa menjadi solusi agar berkurangnya pengangguran disuatu wilayah. Jika kuantitas pengangguran berkurang secara otomatis tindakan kriminal pasti akan berkurang.

Tidak dipungkiri, PNS memang memiliki kelebihan tersendiri. Selain nominal gaji yang cenderung stabil, faktor pensiun juga salah satu kelebihannya. Akan tetapi, jika dipandang dalam konteks sosial, justru wirausaha keunggulan yang lebih berperan. Ia tidak hanya membawa kemasalahatan bagi owner-nya sendiri, melainkan juga untuk orang lain seiring terbukanya lapangan pekerjaan untuk segenap masyarakat. Contoh; wirausaha pabrik kue, bimbel, tambak, gorengan dan masih banyak lagi.

Lagi-lagi gengsi yang membatasi potensi untuk berkiprah didunia kerja. Ambilah contoh ex.Mahasiswa, pada umumnya mereka merasa malu jika tidak bekerja menjadi PNS atau menjurus bidangnya. Seolah-olah PNS menjadi kewajiban seorang sarjanawan dan sarjanawati bahkan dianggap ‘aib jika tak menggapainya. Ia lebih memilih hidup sebagai pengangguran berambisi dari pada berwirausaha guna mengisi kekosongan.

Sesungguhnya budaya fikir yang demikian sangatlah keliru. Amat disayangkan karena begitu banyak ide dan perencanaan terpaksa beralih, tertunda bahkan gagal akibat sikap mempertahankan harga diri. Seandainya itu baik dan halal serta tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai agama mengapa mesti malu? Ini yang perlu tertanam dibenak kita semua terkhusus lagi dimasa dimana pengangguran menjamur dimana-mana.

Terkait wirausaha, mungkin resiko gagal dan modal menjadi kendalanya. Membuat para pengangguran berfikir ulang, namun kembali pada hakikat kerja itu sendiri, apakah ada suatu pekerjaan tanpa resiko? Bukankah semakin tinggi resiko justru semakin besar kesempatan untuk sukses? Tidak ada orang sukses yang mengaapainya dengan berpangku tangan, semua pasti penuh lika-liku dan jurang pengorbanan.

Joko Widodo atau yang kerap dipanggil Jokowi selaku Presiden NKRI saja tidak semudah mengembalikan telapak tangan menjadi sesukses seperti sekarang. Hidup dari kalangan bawah ia terpaksa berdagang, menjadi kuli panggul bahkan mengojek payung untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Ia juga sempat memutuskan keluar dari BUMN untuk berwirausaha dan keliling eropa. Disana ia menimba banyak pengalaman dan ilmu yang kemudian menjadi modal berhargan dikancah politik. Hal ini menunjukkan bahwa, bukan PNS yang harus menjadi start awal. Justru terkadang wirausaha bisa menjadi batu loncatan agar seorang itu lebih loyalitas jika ia berkesempatan menjadi PNS.

Pemerintah cenderung membuka penerimaan PNS tiap tahun atau tiap dekade tertentu. Sangat jarang ditemukan membuka kesempatan untuk rakyatnya berwirausaha yang difasilitasi secara menyeluruh dan sistematis. Sehingga wajar jika fakir miskin, pengangguran dan tindakan kriminal semakin merajalela dimana-mana. Berangkat dari makna Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada dilapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini tentu merupakan PR besar Pemerintah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Banyak yang bisa diupayakan Pemerintah selain etnis yang berbau kepemerintahan itu sendiri. Lapangan pekerjaan seperti pelatihan geratis berwirausaha, penyuluhan, panduan bahkan bantuan dana bisa menjadi alternatif penting bagi masyarakat khususnya pengangguran. Merubah paradikma dan membuka wawasan sehingga sistem kapitalis yang mengakar  selama ini bisa berubah menjadi wahana yang memperhatikan kesejahteraan sosial.