Revolusi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

0
Source: aceh.net

          Sejalan dengan banyak Perkembangan teknologi informatika disertai dengan teknologi komputer, smartphone semakin canggih di era modern saat ini dalam waktu kewaktu telah mencapai perkembangan sampai ke setiap bidang-bidang kerja dan di setiap lapisan masyarakat daerah. Pada dasarnya teknologi informatika dikembangkan serta dirancang untuk mempermudah masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan informasi yang layak untuk dikonsumsi. Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi diharapkan dapat membantu dalam pekerjaan, pemrosesan atau pengolahan data-data penting serta pelayanan bagaimana layaknya diharapkan oleh masyarakat. Saat ini penyelenggaran Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang lebih besar di daerah merupakan salah satu esensi desentralisasi dan otonomi daerah. Persiapan asas desentralisasi serta pemberian otonomi kepada daerah akan semakin mendukung kemandirian suatu daerah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan karakteristik lokal.

          Salah satu kebijakan penting yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan teknologi informasi adalah membentuk lembaga yang berfungsi sebagai pengelola teknologi informasi, baik yang berupa infrastruktur informasi, teknologi informasi maupun infrastruktur jaringan, sebagai lembaga unit kerja pusat pengelolahan data yang diharapkan dapat berperan sebagai satuan penggerak kearah otomatisasi data bagi seluruh jajaran administrasi dan pelayanan Pemerintah Daerah.

          Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 391 sampai pada pasal 395 telah di jelaskan perpasal Pemerintah Daerah Wajib Menyediakan Informasi Pemerintahan yang terdiri dari Informasi Pembangaunan Daerah, Dan Informasi Keuangan daerah. faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas nilai informasi tersebut diukur dengan keterandalan, faktor yang mempengaruhi adalah kapasitas SDM yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi.

Problematika fenomena laporan keuangan pemerintahan daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih terdpat kekurangan dalam menyampaikan data, hal ini mendorong untuk meningkatkan  tuntunan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk menerapkan akuntabilitas publik yaitu melalui suatu media pertanggung jawaban berupa laporan keuangan yang di laksankan secara priodik.

          PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tidak akan mempercayai informasi yang disajikan.

          Pemerintah Daerah harus melakukan penyampaian laporan triwulan terhadap pelaksanaan APBD kepada DPRD. Laporan triwulan disampaikaan paling lama 1 bulan setelah berakhirnya  triwulan yang bersangkutan. Laporan tersebut memuat tentang kemajuan pelaksanan APBD pertriwulan. Kepala daerah mellakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang terdiri atas :

a. laporan Perhitungan APBD (Agaran Pendapatan Dan Belanja Derah),

b. nota perhitungan APBD (Anggaran Pendaapatan Dan Belanja Daerah),

c. laporan Aliran Khas,

d. Dan Neraca Daerah.

          Dalam pelaksanaan APBD pemerintah sangat berperan penting dalam melakukan pemberitahuan mengenai informasi pemerintahan daerah baik itu berupa  uang khas daerah agar masyarakat bisa lebih mengetahui kemana dana APBD di keluarkan.

          Pemerintah sangat berperan penting dalam memberikan pelayanaan yang lebih baik agar terciptanya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), jadi pemerintah harus selalu update dan lebih akurat dalam menyajikan informasi-informasi hangat mengenai pelaporan akuntabilitas daerah yang lebih baik, baik itu dari segi informasi pembangunan dan informasi keuangan, agar seluruh tatanan masyarakaan tidak ketinggalaan informaasi mengenai apa yang ada di daerah serta bisa membaantu masyarakat dengan mudah untuk mengakses data segala informasi mengenai pendapatan dan pembangun yang ada di dalam daerah.