Murahnya Validitas Birokrasi Lembaga

0
Source: kaskus.co.id


Birokrasi adalah hal yang menjadi sebuah system formal dalam suatu lembaga atau instansi manapun. Baik itu government maupun non-government semuanya pasti memiliki system management khusus yang men-support lembaga itu sendiri. Tanpa support system, suatu lembaga atau instansi pasti akan menjadi kacau balau. Jika dianalogikan, fungsi dan peran birokrasi bagi lembaganya tak jauh beda seperti peran soft-ware dalam suatu perangkat komputer.

Seberapapun hebat dan mahalnya komputer yang dimiliki, maka semuanya tetap tak berguna jika tidak didukung oleh support system yang baik. Jika hard-ware nya baik didukung oleh soft-ware yang baik pula maka jadilah ia sebua komputer yang sempurna. Begitu juga dalam sebuah lembaga dengan birokrasinya. Jika legitimasinya buruk dan acak-acakan maka sebaik apapun lembaganya tetap saja akan menjadi lembaga yang tak bernilai apa-apa.

Terkait birokrasi itu sendiri, tentu juga terbagi dalam berbagai aspek. Salah satu aspek itu tentu sangat terjaga dan dilindungi validitasnya yaitu ‘stempel’. Selain ia berada ditangan orang terpercaya, eksistensi stempel menjadi syarat penting dalam sah tidaknya suatu file. Sejauh ini, validitas suatu birokrasi yang dianggap sulit untuk di plagiat adalah ‘tanda tangan’ dan ‘stempel’. Kedua etnis ini tidak mudah didapatkan apalagi jika sudah bersinggungan dengan kebohongan akademis.

Namun ideal masih jauh dari realitasnya. Seperti apapun  kuat dan terpercaya penjaga ‘stempel’, tetap saja bukan masalah karena produksi stempel menjamur dimana-mana. Mulai dari pemproduksi yang memiliki sekret yang tetap hingga kaki lima juga tak kalah banyak disudut-sudut lorong.

 Anehnya, hampir semua tempat produksi tidak pernah mempersoalkan apalagi teliti tentang legalitas stempel yang dipesan. Semuanya bisa diciptakan dalam kurun waktu singkat hanya dengan biaya ± Rp. 35.000,- perbuah. Bayangkan, berapa tindakan kriminal yang bisa terlahir dari keadaan yang demikian. Sungguh validitas birokrasi menjadi sangat lemah ketika keberadaan produksi stempel tidak mendapat perhatian khusus dari pihak terkait.

Penyalah gunaan pembuatan stempel seharusnya lebih diperketan perizinannya. Jika itu berkait dengan pemalsuan akademis lantas mengapa harus dipertahankan? Apakah uang Rp.35.000,- sudah begitu layak mengobrak-abrik validitas birokrasi suatu lembaga? Hal ini tentu menggambarkan bahwa kecurangan birokrasi masih sangat lemah dan begitu murahnya. Menjadi PR bagi semua kalangan untuk waspada dan mencari solusi khususnya pihak yang terkait birokrasi itu sendiri.