Peran Baitul Mal Aceh dalam Memberantas Kemiskinan

0
Source: aceh.net

Baitul mal merupakan institusi yang dominan dalam perkembangan perekonomian Islam. lembaga ini secara jelas merupakan institusi yang berbeda dengan pemerintah negara secara umum. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi baitul maal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara, khususnya negara Islam.[1]

Hal itu bermula dari diterimanya bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah yang lainya termasuk didalamnya baitul mal di masyarakat, sudah pasti berhubungan erat dengan sistem keuangan yang berbasis syariah dimana mempunyai alat untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerja lembaganya terkait mendobrak kemiskinan. Dalam hal ini yang memegang peran dalam hal informasi tentunya laporan keuangan lembaga tersebut. Laporan keuangan inilah yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi bagi baitul mal yang kemudian mengambil langkah positif kedepan.[2]

Dana yang terkumpul di baitul mal ini dikelola dengan profesional oleh pengelola (amil). Namun perlu diingat bahwa baitul mal pada zaman rasul hingga masa khulafaurrasyidin memiliki peran yang berbeda dan pengelolaan zakat serta distribusi yang berbeda. Sehingga tercermin pada masa Umar Bin Khattab dan Ali Bin Abi Thalib; baitul mal melakukan pengawasan terhadap moneter, dan menjadi lembaga yang mengelola fiskal negara.

Kemiskinan sudah menjadi fenomena sepanjang sejarah kemanusiaan. Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya sumberdaya alamnya namun tidak terlepas dari persoalan kemiskinan, akibat adanya kesalahan dalam memahami dan mengurus kemiskinan. Konsekwensi-nya telah membuat jutaan anak-anak Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, membiayai kesehatan, ketiadaan tabungan dan tidak ada investasi, tidak ada akses pelayanan ke publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial,kurangnya perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota.[3]

Implikasi lebih jauh kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pemerintah Indonesia secara berkesinambungan terus melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui serangkaian penanganan permasalahan fakir miskin dalam rangka memberdayakan keluarga miskin, karena fakir miskindan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara (UUD. RI1945 pasal 34). Namun hal tersebut masih sangat jauh dari hasil maksimal dikarenakan jumlah fakir miskin dan anak terlantar sangat besar dan anggaran negara belum cukup untuk mengatasi secara keseluruhan.

Aceh merupakan daerah yang dianggap memiliki nilai-nilai spiritual keagamaan tinggi dibanding daerah lainnya. Di Aceh menjadi sorotan khususnya perspektif Indonesia tentang bagaimana eksistensi Islam didalamnya. Tidak hanya itu, di Aceh terdapat badan baitu mal yang tidak hanya beroprasi dalam bidang ZIS (zakat, infak, dan sedekah) semata, melainkan juga memiliki hak khusus seperti perwalian untuk ahli waris, penunjukan ahli waris, metode sistem Bank Tanah dan masih banyak lagi.

 

Kontribusi Baitul Mal Aceh

Berdasarkan website resmi Baitul Mal Aceh, adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu : Pertama, mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama. Kedua, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Ketiga, melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya. Keempat, menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, Kelima, menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariáh; dan keenam, membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. [4]

Selain itu, baitul mal berkewajiban menyajikan laporan keuangan yang memadai secara baik, sebab laporan keuangan dipergunakan oleh berbagai pengguna dengan beberapa kepentinganya. Baitul mal sendiri merupakan lembaga  pihak (al-jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, seperti  menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya.[5]

Tentunya masyarakat juga berhak mendapatkan laporan yang benar dan memadai karena masyarakat juga salah satu pemakai laporan keuangan.[6] Sebagaimana diterangkan, pengguna laporan keuangan baitul mal meliputi pemerintah, akuntan publik, dan masyarakat.[7] Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaannya. Akuntan publik sebagai lembaga profesional di bidang audit berkepentingan   untuk   memberikan   pernyataan   tentang   kinerja   keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan performance baitul mal dan dipercaya oleh pihak yang endak menyerahkan zakat.

a.      Penyalur Zakat

Salah satu pentingnya baitul mal adalah sebagai media penyalur zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, kedudukan zakat dalam Islam terdapat dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Perintah zakat hampir banyak disandingkan dengan perintah shalat dalam Al-Qur’an seperti “dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. Oleh sebabnya zakat selain memiliki unsur kewajiban dalam mengeluarkannya bagi seorang muslim juga memiliki fungsi yang lain. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti bertambah, berkembang, dan kesucian (ath-taharah). Ditinjau dari istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemilik harta, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula.[8]

Salah satu fungsi zakat dalam Islam selain menjadi gerakan spritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, sehingga rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat maka setiap rumah tangga akan meningkatkan daya beli (purchase power). Selain  itu tujuan pemberian zakat terhadap mustahik dinilai akan memperkecil gap (jurang) kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin, apabila jurang ini semakin kecil otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu negara akan meningkat.

Dilihat dari ukuran kemiskinan Indonesia masih banyak terdapat penduduk miskin baik di kota maupun di pedesaan, hal ini diindikasikan dari pertumbuhan ekonomi masih banyak dinikmati oleh kelompok mengengah ke atas dibandingkan dari kelompok menengah ke bawah. Pengumpulan zakat terbukti mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang akan menambah GDP suatu negara.

Oleh karena itu pengumpulan dan penyaluran zakat ini dilakukan oleh lembaga amil zakat atau disebut dengan baitul maal. Baitul maal sendiri melakukan penyaluran zakat atas bentuk berbagai pendayagunaan diantaranya penyaluran atas zakat konsumtif dan zakat produktif.

Zakat yang bersifat konsumtif hanya akan menambah atau menyuburkan individu dari beberapa golongan ummat yang berakibat harta ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok banyak. Karena zakat adalah salah satu cara untuk mendekatkan jarak antara si miskin dengan si kaya dan mengangkat derajat ummat kepada nilai-nilai hidup lebih tinggi, sebabnya zakat bukan untuk konsumsi tetapi dapat bersifat produktif ada.

Zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya menambah khas rumah tangga dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai dengan pedoman zakat yang dicanangkan oleh kementrian agama dibagi menjadi empat kelompok diantaranya, kosumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif.[9] Tentunya pendayagunaan zakat akan lebih bermanfaat dan tinggi derajatnya dalam kehidupan apabila disalurkan secara produktif.

b.      Perwalian

Setelah bencana tsunami, data dari Mahkamah Syar’iyah menunjukkan terdapat sekitar 20.000 anak yatim di Aceh tidak memiliki kepastian hukum terhadap perwalian.  Sementara menurut hukum Indonesia, dimana seorang  yatim piatu memiliki hak warisan tapi tidak ditunjuk sebagai wali, warisan ini harus dikelola oleh Balai Harta Peninggalan (Public Trust) atau lembaga lainnya yang berwenang[10].  Sementara, warisan anak yatim yang tidak memiliki wali tersebut sudah seharusnya dikelola oleh Baitul Mal. Namun karena Baitul Mal belum secara resmi dibentuk di tingkat desa, sehingga fungsi ini tidak dapat dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Zahratul Idami dalam hasil penelitiannya juga menemukan bahwa ada wali yang tidak membuat daftar harta benda anak, tidak mencatat, belum menyerahkan seluruh harta benda anak, padahal anak telah berusia diatas 18 tahun atau telah menikah, peraturan perundang-undangan yang ada baru mengatur tentang tanggung jawab wali saja akan tetapi pengawasan terhadap wali belum diatur.[11] Untuk itulah sangat urgen khususnya di Aceh dibentuk baitul mal dengan wewenang khusus tentang perwalian.

Kewenangan lebih yang dimiliki Baitul Mal Aceh (BMA) dibandingkan BAZNAS (di luar Aceh) adalah menjadi wali anak yatim/yatim piatu dan wali pengawas terhadap wali. Kewengan lainnnya adalah mengelola waqaf dan harta tanpa ahli waris atau tak diketahui keberadaan pemiliknya. Sementara BAZNAS  hanya berwenang mengelola zakat, infak dan sedekah.[12]

Regulasi yang mengatur perwalian ini pertama kali muncul pasca tsunami Aceh tahun 2004, karena munculnya berbagai masalah hukum yang harus secepatnya diselesaikan. Karena itu dikeluarkanlah Perpu Nomor 2 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara, sebagaimana telah disahkan menjadi UU Nomor 48 tahun 2007.

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak “awliya”. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien", "sanak", "pelindung". Umumnya kata tersebut menunjukkan arti "sahabat Allah" dalam frase wal?yullah. Dalam konteks al-Qur’an makna wali juga mengandung arti sebagai penolong. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.” Selain itu, wali dapat juga dipahami sebagai orang suci, karena hanya orang yang memiliki kesucian hati yang mau meringankan beban orang lain kepadanya.[13]

Jadi untuk perwalian anak yatim di Aceh ditangani oleh baitul mal, sedangkan bagi non-muslim ditangani oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Balai Harta Peninggalan sendiri merupakan suatu lembaga bentukan pemerintah di bidang harta peninggalan dan perwalian di dalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktorat Perdata.[14]

Jadi, dalam waktu hampir satu setengah tahun pasca Tsunami, Mahkamah Syar’iyah di kota dan kabupaten di seluruh Aceh yang dilanda Tsunami telah menyelesaikan belasan ribu kasus yang meliputi penetapan ahli waris dan penunjukkan perwalian. Jumlah ini tentu saja masih di bawah angka korban yang meninggal akibat Tsunami yang mencapai ratusan ribu jiwa. Lebih dari itu, perkara-perkara waris dan perwalian yang diajukan ke depan Mahkamah pada umumnya bersifat volunteer (permohonan) dan bukannya bersifat contentios (persengketaan). Mahkamah Syar’iyah memperkirakan bahwa ke depan angka kasus sengketa akan meningkat, lebih-lebih jika kasuskasus tersebut tak dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga ataupun oleh pemuka adat gampong.[15]

Perwalian bagi anak-anak yatim piatu di Aceh pasca Tsunami adalah suatu persoalan yang cukup pelik. Hal ini bukan saja terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yatim tersebut, tetapi juga menyangkut status harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, dan perbedaan jenis kelamin wali antara wali lelaki dan perempuan. Selain itu masih juga terdapat persoalan lainnya yang bertalian dengan perwalian, antara lain pemahaman terhadap konsep perwaliannya dalam masyarakat Aceh, masih minimnya jumlah wali yang ditunjuk atau ditetapkan lewat mekanisme hukum formal, dan realitas pelaksanaan perwalian di lapangan yang belum sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundangundangan.[16]

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tentang perwalian, dapat diketahui bahwa salah satu tujuan penunjukan atau penetapan wali adalah melindungi kepentingan anak, yang meliputi kepentingan dirinya sebagai pribadi dan perlindungan atas harta kekayaannya sehingga tidak akan rusak karena terbengkalai atau diselewengkan oleh orang lain.[17]

Peraturan tertulis mengenai perwalian ada di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu dalam Bab XI Pasal 50 sampai 54 yang mengatur mengenai batasbatas umur anak yang diletakkan di bawah perwalian, mengenai syarat wali, tugas seorang wali, tanggung jawab seorang wali, serta bagaimana seorang wali dapat dicabut kekuasaannya.

Pengaturan lebih lanjut tentang perwalian ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yaitu Bab VII, tentang Perwalian, Pasal 33 sampai 36. Undang-undang ini juga menjelaskan pengertian anak, wali dan hak anak serta beberapa istilah lain, yang disebutkan dalam Pasal 1.

 

c.       Pemberdayaan Ekonomi

Berhubung pada hakikatnya baitul mal merupakan badan khusus yang menerima dan menyalurkan zakat, pemberdayaan ekonomi juga sangat terkait dengan permasalahan zakat. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikelola pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mutahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya. Namun zakat produktif ini harus dikembangkan pada sektor-sektor usaha riil masyarakat yang dapat mendongkrak ekonomi mustahik. Sehingga diharapkan mustahik yang memperoleh zakat pada suatu saat akan menjadi muzakki apabila usahanya terus berkembang.[18]

Selain zakat, metode pemberdayaan ekonomi yang dilakukan baitul mal aceh adalah ‘Bank Tanah’. Noegi Noegroho dalam tulisannya menyebutkan bahwa istilah dari Bank Tanah disebut dengan Land Banking. Bank tanah adalah suatu proses pembelian tanah dan properti dengan harga sekarang untuk kemudian menyimpan dan dikembangkan untuk keperluan tertentu sehingga mempunyai nilai tambah.[19]

Bank Tanah pada hakikatnya adalah proses pembelian tanah dan harta, yang kemudian disimpan untuk keperluan di masa akan datang. Intensiti pembangunan yang semakin meningkat dan keadaan keterbatasan persediaan tanah mengakibatkan semakin sukarnya memperoleh tanah untuk berbagai keperluan, baik yang akan diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maupun bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan syarikat / swasta.[20]

Berdasarkan pendekatan literature, maka defenisi dan kegiatan bank tanah dapat berupa: (a). Bank tanah dalam konteks sektor publik sebagai suatu strategi pemerintah untuk menangani pembaharuan kota (urban renewal), melestarikan ruang terbuka dan menstabilkan nilai tanah milik pada area tertentu; (b). Secara teknis bank tanah adalah praktik pembelian/pengambil alihan tanah dengan maksud dikembangkan/dimatangkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di kemudian hari; (c). Bank tanah adalah konsep yang terkait dengan mengakses tanah untuk keperluan penyediaan layanan publik untuk perumahan, industri, pertanian, dengan pengelolaan lahan, mengarahkan pasar tanah serta mencegah spekulasi tanah.[21]

Bank Tanah, sebagai salah satu alternatif pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mempunyai tujuan, antara lain: (a). Menjamin terwujudnya tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang perwujudannya adalah pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil, dan merata bagi kepentingan rakyat banyak; (b). Sebagai instrumen untuk melaksanakan berbagai kebijakan pertanahan dan mendukung pengembangan wilayah secara efisien dan efektif; (c). Mengendalikan pengadaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan wajar dalam melaksanakan pembangunan.[22]

Melihat dari beberapa fungsi Bank Tanah di atas, dapat ditekankan bahwa pemanfaatan tanah yang baik diduga maupun yang telah ditetapkan status terlantar dapat diberdayakan sebagai bagian investasi pemerintah dan bagian kebijakan dalam menanggulangi pengelolaan tanah secara tidak sah oleh masyarakat. Dimana konsep Bank Tanah dapat meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakat untuk digunakan dikemudian hari.

Dengan adanya penerapan konsep Bank Tanah secara tepat diyakini bahwa permasalahan tanah terlantar akan teratasi sebagaimana mestinya. Dimana pemerintah dapat menggunakan tanah yang dimaksud sebagai investasi dan sebagai solusi penyediaan tanah yang efektif, efisien dan tepat waktu karena memberikan lahan siap pakai untuk keperluan pembangunan.

Adapun kaitannya antara konsep Bank Tanah dengan wewenang Baitul Mal dalam mengelola harta agama yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya (berupa tanah) adalah Baitul Mal dapat mengalokasikan tanah terlantar tersebut sebagai penggelola dalam sebuah wadah yang ditetapkan sebagai Bank Tanah yang merupakan milik pemerintah (Negara), sehingga tanah tersebut tidak dalam kondisi yang tidak terurus dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat diberdayakan untuk pembangunan kepentingan umum dan ekonomi secara berkelanjutan apabila dibutuhkan.

Sebenarnya masih banyak alternatif lain dalam peningkatan perekonomian masyarakat, seperti harta yang tidak diketahui pemiliknya, harta meusara dan sebagainya. Namun dalam tulisan ini tidak akan menguraikan semuanya, namun hanya diuraikan sedikit  berkenaan dengan wakaf. Praktek Wakaf dalam masyarakat Gampong lebih dikenal dengan tanoh wakeueh menurut adat Aceh diartikan sebagai lembaga keagamaan. Dimana seseorang yang memiliki tanah menyerahkan sebagian daripadanya untuk keperluan seseorang tertentu atau keperluan bersama sesuai dengan hukum Islam. Biasanya penyerahan wakaf ini dilakukan kepada khechik dan Imeum Meunasah dan pengurusan tanah ini selanjutnya dilakukan oleh kedua aparat gampong tersebut.[23]

Pengelolaan zakat secara historis telah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, yang mengumpulkan langsung dari kaum muslimin dengan mengirim para petugas (amilin) pengumpul zakat dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga pada suatu waktu zaman khalifah Umar Bin Khattab zakat tersebut mengalami surplus, terkumpul sangat banyak karena sangking banyaknya orang yang membayar zakat pada zaman itu. Namun pada zaman itu  zakat menjadi sumber pendapatan utama bagi negara Islam. Bahkan zakat dijadikan ukuran fiskal dalam rangka memecahkan persoalan utama ekonomi. Sehingga model zakat ini menjadi pemasukan negara yang dikelola sedemikian.[24]



[1] Andriyani, Baitul Maal, (Jakarta: Penerbit Pena, 2003), hlm. 21.

[2] Sofyan Syafri Harahap, Analisa Kritis atas Laporan Keuangan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 201.

[3] Basri Ibrahim, “Kemiskinan dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Anak-Anak di Kota Langsa”, dalam Jurnal Inferensi, Vol. 8, no. 2, (Juni 2013), hlm. 70.

[4] baitulmal.acehprov.go.id. diakses Juni 2017.

[5] Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 5.

[6] Ikatan Akutansi Indonesia, Standar   Akuntansi   Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntansi  Indonesia,  2008), hlm. 109.

[7]  Muhammad Ridwan, Manajemen   Baitul   Mal   Wa   Tammil   (BMT), (Yogyakarta: UII Press: 2004), hlm. 224.

[8] Rosyadi, Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal, (Sumut: Mentari Press, 2003), hlm, 22.

[9] Kemenag, Buku Pedoman Zakat, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji), hlm.224.

[10]Laila M Rasyid dan Romi asmara, “Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Kota Banda Aceh”, dalam Jurnal Nangroe Hukum Tata Negara, vol 4, no. 1, (2016), hlm, 53.

[11] Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh ), dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No.1 Januari 2012, FH Unsoed Purwokerto JawaTengah,hlm. 60.

[12] http://sayedhusen.blogspot.co.id/2015/04/kewenangan-perwalian-baitul-mal.html. Dikases Juni 2017.

[13] Imam Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi, al-Tahawiyya, terj.Iqbal Ahmad Azami, (Birut: al-Hikam, 1976), hlm.  98.

[14] Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Umum Departemen Kehakiman RI,  Himpunan Surat Keputusan Tentang Balai Harta Peninggalan, (Jakarta, tt, 2000), hlm.  4.

[15]  Laila M Rasyid dan Romi asmara, Pelaksanaan Pengawasan..., hlm. 52.

[16] Ibid.

[17] Al Yasa Abu Bakar, “Perlindungan Harta Anak Dalam Peraturan PerundangUndangan dan Praktek di Mahkamah Syar’iyah”, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume X No 2 Februari 2011, hlm. 2. 

[18] Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, dalam Jurnal la-Riba Vol. II, No. 1. (2008), hlm. 77.

[19] Noegi Noegroho, “Penerapan Konsep Land Banking Di Indonesia Untuk Pembangunan Perumahan MBR di Kawasan Perkotaan”, dalam Jurnal ComTech, Vol.3 No. 2, (2012), hlm. 963.

[20] Ibid.

[21] Ibid..., hlm. 964.

[22] Ibid.

[23] A. Salim, Praktek Penyelesaian Formal dan Informal masalah Pertanahan, Kewarisan Dan Perwalian Paska Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar, (Banda Aceh: Idlo, 2010), hlm. 73.

[24] H. Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. (Yogyakarta: Ekonesia FE UII, 2013). hlm. 268.