Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Tgk. Zakaria N. Yacob atau yang lebih dikenal sebagai “Bang Jack Libya”, menyampaikan seruan terbuka kepada dunia usaha lokal dan internasional: Aceh kini aman, damai, dan siap menyambut investasi.
“Kami telah meletakkan senjata demi membangun masa depan. Perjuangan kami hari ini adalah perjuangan keadilan, ekonomi dan kesejahteraan,” tegas Bang Jack Libya dalam keterangan resminya, Senin (25/8/2025).
Penunjukan Bang Jack sebagai Juru Bicara KPA Pusat menandai komitmen baru organisasi pasca-konflik ini dalam mendorong agenda pembangunan dan investasi sebagai kelanjutan dari proses damai yang telah berlangsung selama dua dekade sejak penandatanganan MoU Helsinki pada 2005.
Aceh dinilai siap menjadi tujuan investasi jangka panjang berkat stabilitas keamanan pasca-konflik, kepastian hukum melalui otonomi khusus, dan letak strategis dekat Selat Malaka. Beragam sektor potensial seperti kelapa sawit, kopi Gayo, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan terbuka untuk investor, dengan komitmen pada keberlanjutan serta nilai lokal. Dukungan masyarakat dan perlindungan sosial diberikan bagi pelaku usaha yang menghargai adat, sementara KPA juga menyatakan dukungan penuh pada pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja.
“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi antara mantan pejuang, pemerintah, dan dunia usaha, kita dapat membuka peluang kerja yang luas dan membangun masa depan Aceh yang lebih adil dan sejahtera,” ujar Bang Jack Libya.
Tak hanya menargetkan investor besar dari luar negeri, Bang Jack juga menyerukan keterlibatan pengusaha lokal dan nasional:
“Dari Jakarta hingga New York, dari Kuala Lumpur hingga Istanbul — kami mengundang semua pihak yang percaya pada perdamaian dan kemajuan untuk datang dan berinvestasi di Aceh. Ini bukan lagi tanah konflik, melainkan tanah harapan,” tuturnya.
KPA menegaskan kesiapan untuk menjadi mitra aktif dalam menjembatani kerja sama antara investor, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah, demi memastikan bahwa setiap investasi membawa manfaat nyata dan jangka panjang.
Komite Peralihan Aceh (KPA) adalah organisasi resmi yang dibentuk sebagai bagian dari proses damai Aceh pada 2005. KPA berfungsi sebagai wadah transisi bagi mantan kombatan GAM untuk mendukung reintegrasi, implementasi MoU Helsinki, serta pembangunan Aceh melalui jalur damai dan demokratis.
